BBCNews.co.id, Batam – Publik Kota Batam kembali digemparkan dengan beredarnya sebuah video call tak senonoh yang diduga melibatkan oknum pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Video tak senonoh ini diterima BBCNews pada Senin 29 Desember 2025, melalui kiriman WhatsApp dari sumber yang enggan disebutkan namanya. Video berdurasi 24 detik tersebut, yang kini viral di berbagai platform media sosial, menyeret nama GR Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam.
Video yang menjadi perbincangan hangat ini memperlihatkan seorang pria yang sangat mirip dengan GR sedang melakukan panggilan video dengan seorang wanita. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara wanita yang diduga penelpon, menyapa dengan kalimat “baru bangun papi emmmm”. Pada detik ke-10, pria dalam video tersebut terlihat memperlihatkan bagian celananya yang kemudian ditanggapi oleh wanita dengan kalimat “apa itu, celana doang”. Tak berhenti di situ, pada detik ke-15, pria tersebut diduga menunjukkan “tonjolan” pada celananya, yang disambut perkataan wanita, “besar-besar,” disusul tawa pria tersebut.
Sontak, video ini memicu gelombang kecaman dan sorotan tajam dari masyarakat. Banyak warganet menyayangkan tindakan yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sejumlah pihak bahkan mendesak agar yang bersangkutan segera ditindak tegas.
Menanggapi kehebohan ini, Pemerintah Kota Batam dengan cepat mengambil langkah. Pemko Batam memastikan bahwa proses penanganan dugaan asusila ini sedang berjalan sesuai dengan mekanisme kepegawaian dan ketentuan hukum yang berlaku, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Disiplin PNS. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batam juga telah mengkonfirmasi bahwa proses internal sedang dilakukan.
Ketika dikonfirmasi BBCNews, nomor telepon genggam oknum GR tidak aktif. Sementara itu, pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam telah menggelar rapat internal untuk membahas kasus ini dan memastikan pemeriksaan kebenarannya. Kasus ini kini berada di tahap penanganan internal Pemko Batam.
Peristiwa ini menambah daftar panjang kasus dugaan pelanggaran etika dan moral yang melibatkan pejabat publik di Indonesia, menyoroti pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas negara.
