BBCNews.co.id, Batam – Persoalan sampah di Kota Batam kembali menuai sorotan publik. Di tengah keluhan masyarakat soal tumpukan sampah yang kerap terlihat di sejumlah titik, efektivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dipertanyakan. Hal ini mencuat lantaran besarnya anggaran yang telah digelontorkan pemerintah daerah melalui APBD Perubahan 2025, yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Berdasarkan dokumen anggaran, DLH Batam memperoleh alokasi belanja modal yang signifikan, khususnya untuk pengadaan aset penunjang pengelolaan sampah. Namun, realitas di lapangan dinilai belum sebanding dengan besarnya dana yang telah dianggarkan.
Salah satu pos belanja terbesar adalah pengadaan alat berat dan teknologi pemusnah sampah. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk tiga unit incinerator yang direncanakan ditempatkan di wilayah Bengkong, Piayu, dan Batu Aji. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir sekaligus menekan volume sampah secara signifikan.
Selain itu, DLH Batam juga melakukan modernisasi armada kebersihan. Anggaran mencakup pengadaan 10 unit mobil pengangkut sampah baru, yang ditujukan untuk memperkuat armada lama yang selama ini dikeluhkan sering mengalami kerusakan. Tak hanya itu, turut dibeli dua unit vacuum sweeper, yakni alat pembersih jalan otomatis yang seharusnya mampu menjaga kebersihan ruas-ruas jalan utama dari debu dan pasir.
Pada aspek penunjang, pemerintah juga menganggarkan 50 unit bin kontainer sebagai fasilitas penampungan sementara. Kontainer ini direncanakan disebar ke berbagai kawasan permukiman dan pasar tradisional, dengan tujuan mencegah munculnya titik-titik pembuangan sampah liar di pinggir jalan.
Namun demikian, masyarakat menilai berbagai pengadaan tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap kondisi kebersihan kota. Tumpukan sampah masih kerap ditemukan, sementara alasan klasik seperti keterbatasan armada dan kerusakan alat masih sering terdengar.
Dengan belanja modal yang menyentuh angka puluhan miliar rupiah pada 2025, publik menilai sudah seharusnya tidak ada lagi dalih kekurangan sarana dan prasarana. Warga Batam kini menunggu bukti konkret: apakah seluruh pengadaan ini benar-benar dioperasikan secara optimal demi lingkungan yang lebih bersih, atau justru hanya menjadi catatan belanja di atas kertas tanpa dampak signifikan bagi wajah kota.
Sorotan ini sekaligus menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas DLH Batam dalam mengelola anggaran publik, yang sejatinya ditujukan untuk kepentingan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
