BBCNews.co.id, Batam – Gelombang unjuk rasa warga Sengkuang di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kamis (22/1) yang lalu berakhir dengan ketegangan. Alih-alih mendapatkan kepastian solusi terkait krisis air yang mencekik kehidupan warga selama berbulan-bulan, massa justru disambut dengan ledakan emosi dari Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Walikota Batam.
Di tengah teriknya matahari dan amarah warga yang menuntut hak dasar atas air bersih, suasana memanas saat pimpinan tertinggi di Batam tersebut keluar menemui massa. Bukannya menenangkan suasana dengan janji teknis yang konkret, ia justru bereaksi keras terhadap kritik yang dilontarkan orator. Dengan nada tinggi, sang Walikota meminta warga untuk tidak melakukan “serangan pribadi” terhadap dirinya selama aksi berlangsung.
Sikap reaktif ini dinilai banyak pihak sebagai antiklimaks dari sebuah diplomasi publik. Sebagai pejabat publik yang memegang mandat ganda (Ex-Officio), publik mempertanyakan apakah pantas seorang pemimpin mengedepankan ego pribadi di saat rakyatnya sedang kesulitan mandi, beribadah, dan memenuhi kebutuhan sanitasi dasar.
“Kami datang membawa jerigen kosong, bukan membawa dendam pribadi. Kami butuh air, bukan butuh pembelaan harga diri pejabat,” teriak salah satu koordinator aksi di lokasi.
Secara etika kepemimpinan, tugas utama seorang pejabat adalah menjadi pelayan masyarakat (public servant). Ketika kritik warga yang sedang menderita dianggap sebagai serangan pribadi, hal ini justru menciptakan jarak antara penguasa dan rakyat. Seorang pemimpin yang benar seharusnya mampu menyerap amarah warga sebagai bahan evaluasi kinerja, bukan justru membalasnya dengan emosi yang defensif.
Hingga berita ini diturunkan, warga Sengkuang mengancam akan kembali dengan massa yang lebih besar jika distribusi air tidak segera normal. Kini publik Batam bertanya-tanya: mampukah pemimpin mereka menanggalkan ego demi kesejahteraan warga, ataukah suara rakyat akan terus dianggap sebagai angin lalu dan “serangan pribadi” semata?
