Kepala BP Batam Bungkam Terkait Temuan BPK TA 2024, Pengamat: Muhammad Rudi Paling Bertanggung Jawab

BATAM – BBCNEWS.CO.ID | Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam kini tengah menjadi sorotan tajam publik. Hal ini menyusul terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 serta 2024 (hingga Triwulan III) yang mengindikasikan adanya dugaan praktik korupsi di internal lembaga tersebut

Berdasarkan data LHP BPK dari Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V, ditemukan sejumlah poin krusial yang merugikan keuangan negara. Temuan paling mencolok di antaranya adalah kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada sembilan paket pekerjaan di Direktorat Infrastruktur Kawasan dengan nilai mencapai Rp5,17 miliar.

BOEDY Beri Kesaksian Palsu ,Yusril Koto:Konten Vidio Tersebut Sebagai Bentuk Pembelaan Dan Kritik

Rabu, 27 Agustus 2025

Tak hanya itu, BPK juga menemukan realisasi pembayaran upah lembur jasa tenaga kebersihan pada Biro Umum yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp337 juta, serta pembayaran premi jaminan kecelakaan kerja di Direktorat Pengamanan Aset senilai Rp141 juta yang juga bermasalah.

Menanggapi hal tersebut, pengamat kebijakan publik dan anggaran, Ratama Saragih, menegaskan bahwa Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas temuan ini.

“Dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani Muhammad Rudi per 30 Januari 2026, beliau menyatakan telah memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Artinya, Kepala BP Batam harus siap menerima konsekuensi hukum jika ditemukan bukti permulaan ketidakpatuhan yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” ujar Ratama kepada awak media, Selasa (17/3/2026).

Klasemen F1 2019 Usai Bottas Menangi GP Australia

Minggu, 25 Agustus 2024

Kapolres Pidie Hadiri Dzikir dan Doa Bersama Peringati HANI 2025 Sigli – Dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2025, Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pidie menggelar kegiatan Dzikir dan Doa Bersama yang berlangsung khidmat di Aula Kantor BNNK Pidie, Kamis (26/6/2025) sore. Mengusung tema “Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan, Rehabilitasi dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045”, acara ini menjadi momen refleksi sekaligus bentuk komitmen bersama lintas sektor dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Pidie. Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Kapolres Pidie AKBP Jaka Mulyana, SIK, MIK, Staf Ahli Bupati Pidie bidang Keistimewaan Aceh, Kemasyarakatan & SDM Mauliza, S.Hi., Dandim 0102/Pidie yang diwakili Kasdim, Mayor Cpl Hendri Anto, serta Wakil Ketua MPU Pidie Waled Muhammad Nur yang juga memimpin langsung dzikir dan doa bersama. Dalam sambutannya, Kepala BNNK Pidie AKBP Fakrorrozi, SH. menegaskan bahwa peringatan HANI bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam mencegah dan memberantas narkoba. “Masalah narkoba adalah masalah kita bersama. BNN tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karena itu, mari kita perkuat sinergi, mulai dari tokoh masyarakat, pemuka agama, akademisi hingga seluruh elemen pemerintah dan masyarakat,” ujarnya. Lebih lanjut, ia juga menyampaik

Jumat, 27 Juni 2025

Ratama juga menambahkan bahwa selain tiga temuan mencolok tersebut, terdapat entitas temuan lain yang jika ditotal berpotensi menyumbangkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Ia menilai hal ini sebagai cermin buruknya transparansi, lemahnya pengawasan internal (APIP), serta adanya indikasi niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BP Batam terkesan tertutup. Upaya konfirmasi yang dilakukan media melalui nomor kontak resmi BP Batam di (0778) 462047 dan (0778) 462048 pada Selasa (17/3) tidak membuahkan hasil. Meski nada panggilan tersambung berulang kali, pihak Muhammad Rudi tetap bungkam dan tidak memberikan respons terkait temuan BPK yang mencederai kepercayaan publik tersebut.