BATAM – BBCNEWS.CO.ID | Alokasi dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam tahun anggaran 2026 menjadi sorotan tajam. Gubernur LSM LIRA Kepulauan Riau (Kepri), Yusril Koto, secara terbuka mempertanyakan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Batam yang menggelontorkan dana sebesar Rp9 miliar di tengah rapor prestasi yang dinilai jalan di tempat.
Yusril menegaskan bahwa kenaikan anggaran ini sangat tidak wajar. Sebagai perbandingan, pada tahun 2025, KONI Batam telah menerima kucuran dana hibah sebesar Rp7 miliar. Namun, alih-alih menunjukkan peningkatan prestasi atlet, anggaran tersebut justru melonjak menjadi Rp9 miliar untuk tahun 2026.
“Kami menilai KONI Batam minim prestasi, namun alokasi dananya justru fantastis. Kenaikan menjadi Rp9 miliar ini patut dijelaskan kepada publik. Jangan sampai anggaran besar ini hanya menjadi ladang korupsi,” tegas Yusril Koto kepada awak media.
Selain menyoroti dana hibah, Yusril juga menyentil soal transparansi di internal Dispora Batam. Ia mendesak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Batam, Zulkarnaen, untuk memberikan penjelasan terbuka terkait pengadaan alat olahraga APBD 2023 senilai Rp7 miliar.
Yusril juga menyinggung hubungan kekerabatan Kadispora yang merupakan besan dari eks Walikota Batam, Muhammad Rudi, sebagai poin yang perlu diperhatikan dalam pengawasan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, publik berhak tahu apakah pengalokasian dana tersebut sudah sesuai prosedur atau ada unsur kepentingan tertentu.
“Publik butuh transparansi. Kami mendesak pihak terkait untuk mengaudit aliran dana ini agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan uang rakyat,” pungkasnya.
