BBCNews.co.id, Batam – Sejumlah orang tua wali murid Sekolah Harapan Utama (HU) menyuarakan protes keras terkait kebijakan pihak yayasan yang dinilai lebih mengutamakan aspek bisnis ketimbang fasilitas pendidikan bagi siswa.
Berbagai persoalan mulai dari alih fungsi lahan hingga ketidakterbukaan informasi jalur masuk perguruan tinggi kini menjadi sorotan tajam.
Fasilitas Pendidikan Berganti Jadi Pujasera dan Cucian Mobil
Keresahan bermula dari hilangnya lapangan utama upacara yang kini telah beralih fungsi. Lahan yang seharusnya digunakan untuk kegiatan fisik dan upacara siswa justru disulap menjadi area komersial seperti Pujasera, Car Wash (Cucian Mobil), dan lapangan Puzzel. Paradigma “Business Oriented” ini dianggap telah mencederai hak siswa atas lingkungan belajar yang layak.
Transparansi Dana BOS dan Komite Sekolah Dipertanyakan
Tak hanya soal fisik bangunan, pengelolaan keuangan sekolah pun dinilai tertutup. Orang tua murid mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan penggunaan Dana BOS. “Anak-anak kami hanya dipinjamkan dua buku paket lama yang turun-temurun dari kakak kelas, sementara penggunaan dana BOS tidak pernah transparan,” ungkap salah satu wali murid.
Kondisi ini diperparah dengan penunjukan Ketua Komite Sekolah (SD, SMP, SMA, SMK) yang dilakukan secara sepihak oleh yayasan tanpa melalui proses pemilihan demokratis oleh wali murid, yang dianggap melanggar prinsip partisipasi publik di lingkungan sekolah.
Sampah di Gerbang Sekolah dan Masalah Kesehatan
Estetika dan kesehatan lingkungan sekolah juga dalam kondisi memprihatinkan. Area depan sekolah kini dijadikan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah. Letaknya yang persis di gerbang sekolah menimbulkan bau menyengat dan risiko penyakit, yang dinilai sangat tidak pantas untuk institusi pendidikan.
Akses SNBP dan SNBT yang “Tertutup”
Bagi siswa kelas 12, ketidakadilan dirasakan pada akses informasi masuk perguruan tinggi negeri. Metode kuota SNBP dan SNBT dituding dilakukan secara tertutup dan hanya diberikan kepada anak-anak tertentu tanpa pengumuman transparan bagi seluruh siswa.
Pihak sekolah juga dituduh minim memberikan sosialisasi mengenai sekolah kedinasan dan cenderung mengarahkan siswa untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Hal ini memicu kecurigaan adanya agenda tertentu yang mengabaikan minat dan cita-cita murni para siswa.
Tuntutan Perubahan
Wali murid menuntut agar pihak Sekolah Harapan Utama (HU) segera berbenah dan lebih terbuka. Mereka mendesak agar sekolah kembali ke fungsinya sebagai lembaga pendidikan, bukan sekadar unit bisnis, serta memberikan hak informasi yang setara bagi seluruh siswa untuk masa depan mereka
Dikonfirmasi, pihak Yayasan Pendidikan Harapan Utama, Purwadi di kantornya, Senin (9/2), mengatakan bahwa protes sejumlah orang tua siswa tersebut tidak benar
“Pihak sekolah mengalokasikan dana BOS telah sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan terkait seleksi nasional berdasarkan test (SNBT) dilakukan secara terbuka dan tanpa diskriminatif”, ujar Purwadi
Namun, Purwadi tidak menjelaskan soal tudingan penunjukan Ketua Komite Sekolah yang dilakukan secara sepihak oleh Yayasan
Ditanya soal sampah menumpuk dan berbauk menyengat serta lahan seharusnya digunakan untuk kegiatan sekolah yang disulap menjadi area komersil seperti pujasera dan carh wash, Purwadi tidak menampiknya
“Tidak adanya lahan untuk tempat penampungan sampah (TPS) sehingga sampah menumpuk, terkait lahan dijadikan pujasera dan carh wash karena lebih ringan perawatannya” alasan purwadi
