BATAM – BBCNEWS.CO.ID | Sorotan tajam Gubernur LSM LIRA Kepri, Yusril Koto, Rabu (1/4/2026) tertuju pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kota Batam terkait alokasi anggaran yang dinilai tidak wajar dan minim transparansi. Meski pembinaan prestasi olahraga di Kota Batam dianggap jalan di tempat, Pemerintah Kota Batam justru menggelontorkan dana APBD tahun 2026 sebesar Rp9 miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Batam.
Menurut Yusril, lonjakan dana hibah yang fantastis ini memicu tanda tanya besar dari berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya, KONI Batam yang saat ini dipimpin oleh Rani Rafitriyani—putri mantan Walikota Batam, Muhammad Rudi—mendapat kenaikan anggaran signifikan di tengah rapor merah prestasi atlet daerah.
Kepala Dispora Kota Batam, Zulkarnain, memilih bungkam saat dikonfirmasi BBCNEWS.CO.ID, Kamis (2/3/2026), lewat phonselnya mengenai dasar pertimbangan kenaikan anggaran Rp9 miliar tersebut. Sikap tertutup ini memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan dana publik.
“Kita mempertanyakan apa urgensinya anggaran sebesar itu? Prestasi olahraga Batam buruk, tapi dananya naik drastis. Saat dikonfirmasi, Kadispora justru tutup mulut,” ujar Yusril yang memantau kebijakan anggaran tersebut.
Bukan kali ini saja Dispora Batam menuai polemik. Jejak digital tahun 2023 mencatat adanya pengadaan alat-alat olahraga senilai Rp7 miliar yang hingga kini realisasinya dianggap tidak jelas dan sarat akan penyimpangan.
Muncul dugaan liar di tengah masyarakat bahwa alokasi dana jumbo Rp9 miliar pada tahun 2026 mendatang tidak sepenuhnya menyasar pengembangan atlet, melainkan disinyalir untuk kepentingan fasilitas olahraga seperti lapangan padel atau GOR milik oknum-oknum tertentu.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dispora Batam belum memberikan penjelasan resmi terkait tudingan penyimpangan anggaran maupun transparansi penggunaan dana hibah KONI tersebut. Masyarakat mendesak lembaga pengawas keuangan untuk segera melakukan audit investigatif guna mencegah potensi kerugian negara.
