BATAM โ€” BBCNEWS.CO.ID | Suasana kerja di kawasan industri Kabil, Nongsa, Batam, mendadak mencekam setelah terjadi perselisihan sengit antara Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China dan pekerja lokal. Insiden yang terjadi pada Kamis, 21 Mei 2026 ini berlokasi di area proyek Knight Indonesia, yang dikerjakan oleh PT China Construction Yangtze River Indonesia di Jalan Hang Kasturi, Batu Besar.

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Menurut kesaksian seorang pekerja lokal di lokasi kejadian, ketegangan dipicu oleh sikap arogan oknum TKA China saat ditegur terkait kesalahan teknis pekerjaan. Alih-alih mengevaluasi kerja, oknum TKA tersebut justru menolak disalahkan hingga situasi memanas dan nyaris berujung pada baku hantam fisik. Pekerja lokal menyayangkan sikap tersebut, terlebih karena sebagian TKA dinilai kurang memahami prosedur teknis pekerjaan di lapangan.

Informasi mengejutkan juga datang dari sesama rekan TKA, yang menyebutkan adanya salah satu pekerja asing di proyek tersebut yang diduga mengalami gangguan kondisi mental atau tidak waras. Hal ini memicu keprihatinan mendalam dari para pekerja pribumi. Mereka merasa miris karena warga lokal yang kompeten justru kesulitan mendapat pekerjaan, sementara pihak asing terkesan meloloskan pekerja dengan kondisi yang tidak layak.

Terkait rentetan peristiwa ini, para pekerja lokal melayangkan tuntutan tegas kepada instansi terkait:

Kantor Imigrasi Batam & Kepri: Segera melakukan razia dan memeriksa keabsahan dokumen para TKA di proyek tersebut untuk memastikan status mereka legal atau ilegal.

Disnaker Batam: Memeriksa kepemilikan visa kerja resmi serta mengevaluasi penerapan Perda Batam mengenai kuota ketenagakerjaan yang mewajibkan penyerapan 60% pekerja lokal dibanding 40% pekerja asing.

Hingga berita ini diturunkan, arus kedatangan TKA di proyek tersebut dilaporkan masih terjadi setiap hari, sementara penegakan Perda ketenagakerjaan dinilai belum berjalan maksimal. Rekaman video amatir yang diambil oleh pekerja di lokasi kini mulai beredar di media sosial sebagai bentuk protes agar pemerintah pusat dan daerah segera mengambil tindakan tegas.