BATAM – BBCNEWS.CO.ID | Pembangunan pusat data kecerdasan buatan (data center AI) di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Batam, kini mendapat sorotan tajam dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Gubernur LSM LIRA KEPRI, Yusril Koto, memperingatkan secara keras bahwa gelombang investasi fasilitas komputasi canggih ini membawa dampak buruk yang signifikan dan mengancam daya dukung lingkungan serta ruang hidup komunitas lokal.
Sifat komputasi AI yang rakus daya dinilai menjadi bom waktu yang siap mengorbankan hak-hak dasar masyarakat demi kepentingan industri digital global.
“Data center AI ini bukan sekadar gedung penyimpanan data biasa. Karakteristiknya membutuhkan pasokan energi ekstra besar yang melahirkan ancaman berlapis, mulai dari ancaman krisis air bersih, ketidakstabilan jaringan listrik, hingga pencemaran lingkungan akibat limbah berbahaya,” tegas Yusril Koto dalam keterangannya.
Eksploitasi Air Bersih dan Ancaman Kekeringan
Salah satu poin paling krusial yang disoroti LSM LIRA Kepri adalah ancaman krisis air akibat sistem pendingin server AI yang bekerja non-stop. Fasilitas skala besar dilaporkan bisa mengonsumsi hingga 5 juta galon air per hari setara dengan kebutuhan air bersih harian sebuah kota kecil berpenduduk 50.000 jiwa.
LSM LIRA Kepri menilai, pengerukan air dalam volume raksasa ini memicu risiko kekeringan masif serta konflik pemanfaatan air dengan masyarakat lokal dan sektor pertanian. Di wilayah yang rentan, pengeboran sumur dalam secara masif terbukti menurunkan muka air tanah, mengeringkan sumur-sumur warga, hingga membuat kualitas air sekitar menjadi keruh dan tidak layak konsumsi.
Jaringan Listrik Terancam Kolaps dan Ketergantungan Bahan Bakar Fosil
Selain air, sektor energi tak luput dari sorotan kritis. Konsumsi listrik data center AI jauh lebih agresif dibanding data center konvensional. Penambahan fasilitas baru yang tanpa diimbangi dengan pembangunan pembangkit listrik mandiri berisiko menciptakan beban berlebih pada jaringan transmisi lokal.
Riset memprediksi pertumbuhan tak terkendali ini dapat memicu frekuensi mati listrik total (blackout) secara masif di wilayah berpopulasi data center tinggi. Alih-alih mendukung transisi energi bersih, lonjakan kebutuhan listrik mendesak ini justru memaksa operator data center mengandalkan pasokan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara dan gas alam, yang memperpanjang rantai emisi karbon global.
Polusi Udara, Suara, dan Hantu Limbah B3
Yusril Koto juga membedah dampak buruk yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi proyek:
• *Polusi Udara dari Generator Cadangan:* Saat listrik padam, pemakaian generator diesel cadangan melepaskan nitrogen oksida (NOx) hingga ratusan kali lebih banyak daripada pembangkit gas alam. Hal ini menjadi ancaman nyata infeksi pernapasan akut bagi warga pemukiman sekitar.
• *Polusi Panas dan Suara:* Pembuangan hawa panas ke luar gedung membuat suhu lingkungan wilayah sekitar semakin gerah, ditambah polusi kebisingan konstan dari kipas pendingin raksasa.
• *Ancaman Limbah B3:* Peremajaan perangkat server secara berkala memicu penumpukan limbah elektronik yang masuk kategori Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Jika tidak dikelola lewat jalur resmi, zat beracun ini berpotensi merusak struktur tanah dan ekosistem lokal.
• *Alih Fungsi Lahan Hijau:* Konstruksi berskala raksasa kerap mengorbankan lahan hijau dan memicu penebangan pohon, memperlemah daya serap air di wilayah tersebut.
Batam Jadi Sasaran Empuk, Regulasi AMDAL Harus Diperketat
Indonesia, khususnya Batam dan sebagian wilayah Jawa Barat, kini menjadi sasaran empuk limpahan investasi data center akibat adanya pembatasan ketat di negara tetangga.
Merespons fenomena ini, LSM LIRA KEPRI mendesak pemerintah lokal untuk tidak silau dengan angka investasi dan segera memperketat aturan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Pemerintah harus menjamin perlindungan hukum agar keberadaan pusat data ini tidak mengorbankan hak atas air dan listrik bagi masyarakat luas.
“Kami tidak menolak kemajuan teknologi, namun jika kemajuan itu harus dibayar dengan keringnya sumur warga, pemadaman listrik massal, dan rusaknya lingkungan Kepri, maka investasi ini harus dievaluasi total,” pungkas Yusril.
