BBCNews.co.id, Batam — Air bersih tak lagi mengalir di banyak keran warga Batam. Tapi emosi justru meluap dari ruang kekuasaan. Kamis siang, 22 Januari 2026, ratusan warga Tanjung Sengkuang berdiri di bawah terik matahari, mengepung Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Aksi itu seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah dan otoritas pengelola air. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Di hadapan massa yang menuntut air bersih, pejabat publik kehilangan kejernihan sikap. Nada tinggi, gestur menunjuk, dan kalimat bernuansa tudingan politik menggantikan bahasa empati dan solusi.
Rekaman video yang viral di media sosial memperlihatkan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, mempertanyakan legitimasi orator aksi. “Bapak ini titipan siapa?” ucapnya dari atas kendaraan, kalimat yang segera memantik amarah warga. Dalam sekejap, tuntutan air bersih direduksi menjadi dugaan manuver tersembunyi. Negara kembali melihat rakyatnya dengan kacamata curiga.
Tak lama berselang, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, ikut turun tangan. Ia meminta massa tidak menyerang personal. Namun pernyataan itu terdengar timpang. Di tengah krisis pasokan air yang telah berlangsung bertahun-tahun, teguran moral terasa hampa tanpa peta jalan penyelesaian yang konkret.
Krisis yang Tak Pernah Benar-Benar Selesai
Krisis air bersih Batam bukan cerita baru. Sejak pengelolaan air beralih dari PT Adhya Tirta Batam ke BP Batam pada 2020, janji perbaikan layanan terus diulang. Infrastruktur ditambah, waduk diperbesar, investasi diumumkan. Namun di lapangan, air tetap menjadi barang langka di kawasan padat penduduk.
Ombudsman Kepulauan Riau telah berulang kali mengingatkan bahwa persoalan air di Batam bukan semata gangguan teknis atau cuaca ekstrem. Ini adalah kegagalan tata kelola. Distribusi timpang, perencanaan tak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, serta minimnya transparansi data pasokan dan kebocoran jaringan menjadi akar masalah.
Namun peringatan itu seperti tenggelam di antara laporan seremonial dan klaim keberhasilan administratif.
Ketika Kekuasaan Kehilangan Kendali Emosi
Respons emosional pejabat di tengah aksi warga justru membuka lapisan persoalan lain: krisis legitimasi dan komunikasi kekuasaan. Di hadapan tuntutan paling mendasar—air untuk mandi, memasak, dan minum—pejabat memilih bersikap defensif.
Bagi warga, kemarahan pejabat bukan sekadar soal etika. Itu sinyal bahwa penguasa gagal memahami penderitaan harian rakyatnya. “Kami bukan minta proyek, kami minta air,” teriak seorang ibu rumah tangga dalam video yang beredar luas. Kalimat sederhana itu menyentil seluruh bangunan kebijakan yang tampak megah di atas kertas.
Media sosial pun bereaksi keras. Banyak warganet menilai pejabat Batam lebih sibuk menjaga wibawa ketimbang menyelesaikan krisis. “Air mati, pejabat panas,” tulis seorang pengguna X. Kritik yang tajam, tapi merefleksikan kemarahan kolektif.
Air Bersih dan Retaknya Kepercayaan Publik
Air bersih adalah hak konstitusional. Ketika negara gagal menyediakannya, dan pejabat justru terpancing emosi saat ditagih, yang runtuh bukan hanya sistem distribusi air—tetapi kepercayaan publik.
Peristiwa di Kantor BP Batam menjadi potret telanjang relasi kuasa yang timpang. Warga datang dengan kebutuhan, negara menjawab dengan kecurigaan. Dalam situasi seperti ini, setiap gestur pejabat dibaca sebagai sikap politik. Setiap nada tinggi memperlebar jarak antara penguasa dan rakyat.
Batam, kota industri dan etalase investasi nasional, kini menghadapi paradoks pahit: gedung menjulang, investasi mengalir, tetapi air bersih tersendat. Dan ketika rakyat bersuara, negara justru tampak kehilangan kesabaran.
Jika krisis ini terus dikelola dengan emosi dan retorika, bukan transparansi dan keberanian membenahi sistem, maka jeriken kosong itu akan terus menjadi simbol—bukan hanya kekeringan air, tetapi juga kekeringan kepemimpinan.
