Penataan pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Wali Kota Amsakar Ahmad tengah menjadi sorotan masyarakat.
Perhatian publik tertuju pada struktur organisasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Batam, di mana terdapat hubungan kekeluargaan (suami-istri) yang menduduki jabatan struktural di instansi yang sama.
Diketahui bahwa posisi Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip dijabat oleh sang suami, Herman yang dilantik Walikota Amsakar pada Jumat (6/2/2026), sementara posisi Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca di kantor yang sama diisi oleh istrinya.l, Henny Hesnawati.
Kondisi ini memicu diskusi mengenai profesionalitas dan potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam birokrasi.
Aturan dan Etika Birokrasi
Secara regulasi, penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki hubungan keluarga inti dalam satu instansi, terutama dalam hubungan atasan-bawahan langsung, seringkali dipandang berisiko terhadap obyektivitas penilaian kinerja dan pengambilan keputusan.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan meliputi:
Hubungan Atasan-Bawahan: Penempatan suami-istri dalam satu kantor tidak diperbolehkan jika menciptakan hubungan atasan-bawahan langsung, karena dapat memengaruhi keputusan yang bersifat subjektif.
Profesionalitas ASN: Berdasarkan aturan kepegawaian, setiap PNS wajib menjaga kehormatan dan martabat jabatan serta memastikan keputusan tidak dipengaruhi oleh hubungan keluarga.
Efektivitas Organisasi: Keberadaan pasangan suami-istri dalam satu bidang atau seksi yang sama seringkali dianggap kontraproduktif terhadap pengawasan internal organisasi.
Konteks Pemerintahan Saat Ini
Wali Kota Amsakar Achmad, yang dilantik oleh Presiden pada 20 Februari 2025, saat ini tengah melakukan berbagai rotasi jabatan untuk mempercepat penuntasan isu-isu strategis di Batam. Pada awal Februari 2026, Wali Kota tercatat melakukan perombakan besar terhadap sejumlah Kepala Dinas di lingkungan Pemko Batam.
Masyarakat menantikan bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi fenomena penempatan pejabat yang memiliki hubungan kekeluargaan dekat ini, guna memastikan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tetap terjaga tanpa adanya intervensi kepentingan pribadi.
Oleh : Yusril Koto
Pimpinan Umum BBCNews
