BBCNews.co.id, Batam – Tepat satu tahun sejak dilantik pada 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, kepemimpinan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Wali Kota, Li Claudia Chandra, kini berada di bawah sorotan tajam publik.
Meski mencatatkan pertumbuhan investasi yang signifikan, persoalan klasik banjir di Kota Batam dinilai masih menjadi “pekerjaan rumah” besar yang belum tertuntaskan.
Berdasarkan data yang dihimpun pada pertengahan 2025, Pemerintah Kota Batam mencatat terdapat sedikitnya 105 titik rawan banjir yang tersebar di berbagai wilayah.
Angka ini menjadi tantangan serius mengingat penanganan banjir merupakan salah satu dari 15 program prioritas utama dalam visi-misi pasangan yang akrab disapa “ASLI” ini.
Memasuki tahun kedua masa jabatan, muncul keluhan dari masyarakat mengenai bertambahnya titik genangan air baru di beberapa ruas jalan protokol dan kawasan pemukiman setiap kali hujan deras melanda.
Kritik ini mencuat di tengah upaya pemerintah daerah yang telah membentuk tim khusus (task force) dan menganggarkan normalisasi drainase untuk menargetkan Batam bebas banjir dalam dua tahun.
Amsakar Achmad sebelumnya menyatakan bahwa menyempitnya daerah tangkapan air (catchment area) menjadi salah satu penyebab utama sulitnya mengendalikan debit air.
Sementara itu, Li Claudia Chandra terus mendorong koordinasi cepat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan BP Batam untuk merespons titik-titik banjir baru yang muncul akibat cuaca ekstrem.
Kini, warga Batam menantikan langkah konkret yang lebih masif. Evaluasi satu tahun ini menjadi momentum krusial bagi pasangan Amsakar-Li Claudia untuk membuktikan bahwa jargon “Batam Baru” bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga kenyamanan warga dari ancaman banjir yang kian meluas.
