BBCNews.co.id, Batam – Panggung politik Kota Batam kini tengah diselimuti awan mendung transparansi dan etika kepemimpinan. Pasangan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, yang kini resmi menyandang status sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota sekaligus pimpinan BP Batam, menjadi sorotan tajam publik. Bukan karena prestasi yang memukau, melainkan karena fenomena “rangkap jabatan” yang dinilai sarat akan ambisi pribadi dan pengabaian nurani.
Batam kini seolah dipimpin oleh sosok-sosok yang terbelah fokusnya. Di satu sisi, rakyat menaruh harapan besar pada pundak Wali Kota sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Di sisi lain, kursi pimpinan BP Batam yang mereka duduki kental dengan aroma teknokratis dan kekuasaan absolut atas lahan serta investasi.
Persilangan kepentingan ini menciptakan riak emosi di tengah warga: sebuah rasa kehilangan akan sosok pemimpin yang benar-benar hadir untuk rakyat, bukan sekadar pengumpul jabatan.
Kritik pedas mulai bermunculan dari berbagai sudut pandang warga. Banyak yang menilai langkah pasangan ini mencerminkan pudarnya jati diri sebagai pelayan publik. Bagaimana mungkin satu raga bisa secara adil membagi hati untuk dua instansi besar yang seringkali memiliki kepentingan berseberangan?
“Ini bukan lagi soal aturan hukum, tapi soal etika dan rasa. Rakyat butuh pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang sibuk mengamankan singgasana ganda,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik di Batan.
Ketegangan emosional ini kian terasa saat kebijakan-kebijakan krusial kota mulai bersentuhan dengan kepentingan otorita. Rakyat bertanya-tanya: di manakah suara Amsakar dan Li Claudia saat kepentingan warga berbenturan dengan proyek-proyek besar? Diamnya mereka, atau mungkin keberpihakan yang bias, kian mempertebal tembok pemisah antara penguasa dan yang dikuasai.
Kini, Batam berdiri di persimpangan jalan. Di bawah kepemimpinan Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra, kota ini tidak hanya sedang menguji ketahanan ekonominya, tetapi juga sedang menguji sejauh mana nurani seorang pemimpin sanggup bertahan di tengah godaan akumulasi kuasa. Jika pelayanan terus terabaikan demi legitimasi jabatan, maka sejarah mungkin akan mencatat mereka bukan sebagai pembangun kota, melainkan sebagai pasangan pemimpin yang kehilangan arah di rumahnya sendiri.
