BATAM โ BBCNEWS.CO.ID | Gelombang kecaman keras menghantam Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra. Gaya kepemimpinannya dinilai arogan serta tidak memahami esensi dasar demokrasi yang menjamin kemerdekaan pers.
Polemik ini dipicu oleh pernyataan kontroversial Li Claudia di hadapan para pemimpin redaksi dan insan pers dalam Forum Silaturahmi di Gedung Marketing BP Batam (26/8/2026). Gerah karena performa pemerintahannya kerap dikritik, ia secara terbuka melayangkan ultimatum komersial yang mengejutkan ruang redaksi.
“Mau kerja sama atau tidak?” tantang Li Claudia kepada awak media yang hadir, menuntut ketegasan sikap hari itu juga. Ia mempersoalkan porsi pemberitaan media lokal yang dinilai terlalu banyak menyoroti sisi negatif pemerintah dibanding mengapresiasi pencapaian positif.
Intimidasi Terselubung & Independensi Pers yang Disandera
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Umum Media Online BBCNEWS.CO.ID., Yusril Koto, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pernyataan Li Claudia Chandra yang mematok hubungan kemitraan anggaran iklan dengan pelarangan kritik merupakan bentuk intimidasi terselubung terhadap independensi pers.
“Kemitraan antara pemerintah dan media tidak boleh bergeser menjadi hubungan transaksional yang menyandera fungsi kontrol sosial lembaga pers,” tegas Yusril.
Menurut Yusril, menjadikan anggaran negara atau anggaran BP Batam sebagai alat pemukul untuk membungkam kritik adalah cerminan dari mentalitas antikritik yang berbahaya.
“Jika kritik media massa dianggap sebagai serangan personal yang harus disanksi dengan pemutusan kerja sama, maka ruang demokrasi di Kota Batam dikhawatirkan akan semakin sempit dan mundur,” pungkasnya.
Catatan Merah Kebebasan Pers di Batam
Meskipun klarifikasi tertulis dari Li Claudia Chandra akhirnya disampaikan secara resmi kepada Forum Wartawan Batam (FWB), peristiwa ini kadung menorehkan catatan merah bagi publik.
Kasus ini menjadi alarm keras mengenai bagaimana kekuasaan kerap mencoba menjinakkan independensi ruang redaksi menggunakan instrumen ekonomi. Kendati demikian, pers yang merdeka menolak untuk tunduk. Sebab, hak publik atas informasi yang objektif jauh lebih berharga ketimbang nilai kontrak kerja sama.
