BATAM โ BBCNEWS.CO.ID – Sektor pengelolaan air bersih di Kota Batam dinilai telah mencapai titik nadir dan berstatus darurat akibat ketidakbecusan operator. Gubernur LSM LIRA Kepri, Yusril Koto, pada Minggu (13/9/2026) secara blak-blakan menyoroti krisis air berkepanjangan yang menyiksa warga dan menuding kinerja PT Air Batam Hilir (PT ABH) terkesan sangat tidak profesional serta terkesan “dipaksakan” oleh Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam.
Yusril Koto menegaskan bahwa penderitaan yang dirasakan masyarakat Batam hari ini bukan sekadar akibat faktor alam atau teknis biasa, melainkan buah dari manajemen proyek yang amatir. Pemilihan dan penunjukan PT ABH sebagai operator mitra oleh BU SPAM BP Batam kini patut dipertanyakan akuntabilitasnya, mengingat rentetan keluhan masyarakat mengenai mampetnya aliran air bersih justru makin meluas.
“Krisis ini adalah bukti konkret dari bobroknya pelayanan PT ABH. Pengerjaan perbaikan pipa lama maupun pemasangan jaringan baru di lapangan terlihat asal-asalan dan dikerjakan tanpa perencanaan matang. Pertanyaannya, mengapa BU SPAM BP Batam tetap memaksakan kemitraan dengan operator yang tidak kompeten ini? Ada apa di balik penunjukan PT ABH?” cecar Yusril dalam pernyataan kritisnya.
LSM LIRA Kepri menilai BU SPAM BP Batam telah gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian. Alih-alih mendapatkan jaminan hak dasar berupa air bersih selama 24 jam penuh sebagaimana amanat undang-undang, warga Batam justru disuguhi janji-janji manis dan respons darurat tangki air yang dinilai lamban.
Lebih jauh, Yusril mengingatkan bahwa air adalah hajat hidup orang banyak yang dilindungi konstitusi, bukan komoditas untuk kepentingan kongkalikong segelintir oknum pejabat dan korporasi. Jika BU SPAM BP Batam tetap mempertahankan pola kerja sama yang terkesan dipaksakan ini tanpa melakukan evaluasi total atau pemutusan kontrak terhadap PT ABH yang tidak profesional, maka LSM LIRA Kepri siap membawa masalah ini ke ranah hukum demi menyelamatkan hak-hak publik.
