BATAM – BBCNEWS.CO.ID | Gubernur LSM LIRA Kepulauan Riau (Kepri), Yusril Koto, menyoroti pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Batam yang dinilai tidak transparan. Hal ini mencuat menyusul ramainya perbincangan publik mengenai pengadaan pot tanaman Bougenville yang kini menghiasi sejumlah ruas jalan protokol.
Yusril Koto menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui detail penggunaan dana tersebut. “Kami mempertanyakan berapa total dana CSR yang terkumpul setiap tahunnya dan bagaimana mekanisme pengelolaannya. Sejauh ini, kami menilai prosesnya tidak transparan ke publik,” ujar Yusril, Kamis (16/4/2026).
Polemik ini bermula ketika keberadaan pot-pot bunga di kawasan Bundaran Punggur hingga area sekitar kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadi viral dan memicu perdebatan di media sosial. Banyak netizen mempertanyakan sumber pendanaan proyek estetika kota tersebut.
Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, memberikan klarifikasi bahwa seluruh pembiayaan untuk pengadaan dan pemasangan pot bunga tersebut bukan berasal dari keuangan negara atau daerah, melainkan bersumber sepenuhnya dari program atau dana CSR perusahaan.
Meski diklaim menggunakan dana non-pemerintah, LSM LIRA tetap mendesak adanya audit atau laporan terbuka terkait CSR di Batam. Menurut Yusril, tanpa transparansi yang jelas, penggunaan dana CSR untuk proyek fisik di ruang publik dapat menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan mengenai prioritas pemanfaatan dana tanggung jawab sosial tersebut bagi masyarakat Batam.
Tuntutan Spesifik LSM LIRA
Yusril Koto menyampaikan beberapa poin krusial yang menjadi dasar keraguan publik terhadap proyek tersebut:
Transparansi Total: Mendesak BP Batam untuk membuka daftar perusahaan penyumbang dan nilai kontribusi masing-masing pihak dalam proyek pot Bougenville.
Audit Independen: Meminta adanya audit terhadap total dana CSR yang terkumpul setiap tahunnya guna memastikan tidak ada tumpang tindih dengan anggaran negara (APBN/APBD).
Skala Prioritas: Mempertanyakan urgensi estetika kota di tengah kebutuhan masyarakat lainnya yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur jalan yang rusak
