BATAM – BBCNEWS.CO.ID | Rencana Pemerintah Kota Batam menggandeng PT Usaha Jaya Kreatif Mandiri (PT UJKM) untuk membangun kembali Pasar Induk Jodoh melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) mendapat sorotan tajam. Gubernur LSM LIRA Kepulauan Riau, Yusril Koto, Kamis (27/3/2026), di Batam Center menegaskan agar kebijakan yang diambil Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, tersebut murni demi kepentingan publik, bukan untuk menguntungkan pihak tertentu.
Yusril menekankan, meskipun proyek ini diklaim tidak menggunakan dana APBD dan diproyeksikan menjadi pusat distribusi logistik pangan modern, proses penunjukan mitra swasta harus dilakukan secara transparan. Ia mewanti-wanti agar penetapan PT UJKM melalui proses pemilihan yang selektif dan bebas dari indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
“Menggunakan model KSP Barang Milik Daerah dengan jangka waktu hingga 30 tahun itu memerlukan kajian yang sangat matang. Mulai dari penetapan pengelola, pembagian hak dan kewajiban, hingga skema bagi hasilnya. Tidak boleh asal main tunjuk,” ujar Yusril dalam keterangannya.
Lebih lanjut, Yusril mengkritisi narasi Pemko Batam yang menyebut proyek ini bertujuan menyediakan tempat layak bagi pedagang serta mendorong ekonomi kerakyatan dan UMKM. Menurutnya, janji tersebut terkesan hanya “lips service” jika berkaca pada nasib pasar-pasar sebelumnya.
Ia membeberkan fakta mengenai tiga pasar rakyat di Batam yang dibangun menggunakan dana APBN namun kini dalam kondisi rusak dan terbengkalai. Ketiganya adalah Pasar Rakyat Makmur Serumpun Tanjung Piayu (2018, Rp6 miliar), Pasar Rakyat Batu Aji (2019, Rp4 miliar), dan Pasar Rakyat Wan Sri Beni di Tanjung Riau (2020, Rp2,5 miliar).
“Faktanya, tiga pasar yang menelan belasan miliar uang negara saja dibiarkan terbengkalai. Jangan sampai proyek Pasar Induk Jodoh ini hanya manis di atas kertas tapi gagal dalam implementasi dan justru merugikan daerah di masa depan,” pungkasnya.
