BATAM — BBCNEWS.CO.ID | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Kepulauan Riau melayangkan kritik keras terkait megaproyek pusat data (data center) di Batam. Gubernur LSM LIRA Kepri, Yusril Koto, mendesak Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, untuk bersikap jujur dan terbuka mengenai realisasi kewajiban instalasi Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) bagi seluruh investor data center.
Yusril menegaskan bahwa operasional pusat data—terutama AI data center modern memerlukan sistem pendingin (cooling system) yang mengonsumsi air bersih dalam jumlah masif secara konstan. Jika tidak diawasi ketat, industri digital ini berpotensi menguras pasokan air bersih masyarakat yang selama ini bergantung pada waduk-waduk lokal.
Infrastruktur SWRO Harus Dibangun Paralel
Menurut analisis LSM LIRA Kepri, pembangunan infrastruktur dasar seperti SWRO seharusnya berjalan paralel atau bahkan dibangun lebih awal sebelum data center resmi beroperasi.
“Sejak hari pertama dinyalakan, data center skala besar butuh pendingin cair (liquid cooling) atau menara pendingin yang bergantung pada air hasil desalinasi laut. Jika proyek SWRO terlambat, data center tidak akan optimal atau bahkan tidak bisa menyala sama sekali,” ujar Yusril, Minggu (11/10/2026).
Fakta Lapangan: SWRO Masih Gaib
Kritik ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, komitmen tertulis pemerintah dan investor belum sinkron dengan realita. Di dua kawasan utama proyek, yakni Kabil dan Nongsa, belum terlihat adanya tanda-tanda pembangunan instalasi desalinasi air laut di sepanjang pesisir pantai.
Publik kini mempertanyakan ketegasan BP Batam dalam mengawal regulasi ini. Jangan sampai demi mengejar target investasi digital, hak dasar warga Batam terhadap akses air bersih dikorbankan.
