BATAM โ BBCNEWS.CO.ID | Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Riau (Kepri) melayangkan kritik keras terhadap alokasi anggaran belanja kebutuhan barang habis pakai dalam APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025. LSM LIRA menilai perencanaan anggaran oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam tersebut tidak mencerminkan asas efisiensi dan rawan terhadap pemborosan uang rakyat.
Sorotan tajam ini tertuju pada beberapa pos belanja yang nilainya dinilai tidak masuk akal untuk kategori barang habis pakai dan fasilitas penunjang. Berdasarkan data yang dihimpun, Pemko Batam mengalokasikan anggaran untuk Alat Tulis Kantor (ATK) di luar kertas dan cover dengan angka fantastis mencapai Rp18,4 miliar. Nilai ini dinilai timpang jika dibandingkan dengan pengadaan kertas dan cover itu sendiri yang dianggarkan sebesar Rp1,9 miliar.
Tidak hanya masalah ATK, LSM LIRA Kepri juga mempertanyakan urgensi dari anggaran pengadaan rambu-rambu jalan yang menyedot dana hingga Rp11 miliar. Alokasi ini dianggap terlalu besar dan melukai rasa keadilan masyarakat di tengah masih banyaknya kebutuhan sektor pelayanan publik lain yang lebih mendesak.
Gubernur LSM LIRA Kepri menegaskan bahwa Pemko Batam seharusnya lebih sensitif dalam menyusun anggaran belanja daerah. Di era digitalisasi saat ini, sistem pemerintahan seharusnya sudah mulai mengurangi ketergantungan pada alat tulis fisik secara masif.
“Angka belasan miliar rupiah untuk ATK mencerminkan bahwa reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran di Batam belum berjalan maksimal. LIRA Kepri mendesak pihak legislatif (DPRD) dan aparat pengawas internal untuk melakukan evaluasi total dan mengaudit pos-pos anggaran yang dinilai janggal tersebut sebelum direalisasikan” tutupnya.
