BATAM โ BBCNEWS.CO.ID | Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Riau (Kepri), Yusril Koto, mengkritik keras pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Batam tahun anggaran 2025. Dalam rilis resminya pada Senin (24/8/2026), Yusril menyoroti adanya ketimpangan tajam antara klaim pertumbuhan ekonomi kota dan realisasi pendapatan daerah yang justru memble alias tidak mencapai target.
Yusril mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2025 memang mencatatkan kenaikan menjadi 6,76 persen dibanding tahun 2024 yang berada di angka 6,69 persen. Namun, performa mentereng tersebut berbanding terbalik dengan rapor kinerja keuangan Pemko Batam. Realisasi penerimaan APBD Kota Batam 2025 jeblok di angka Rp4,1 triliun dari target yang dipatok sebesar Rp4,2 triliun.
“Ini sebuah paradoks. Ekonomi diklaim tumbuh, tetapi kantong kas daerah justru bocor dan gagal memenuhi target. Ada ketidakberesan serius dalam tata kelola dan optimalisasi sumber pendapatan oleh Pemko Batam,” tegas Yusril.
Pajak dan Retribusi Daerah Gagal Total
Sorotan tajam LIRA tertuju pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp2,4 triliun, Pemko Batam hanya mampu mengumpulkan Rp2,3 triliun. Artinya, ada potensi pendapatan sebesar Rp111 miliar yang menguap begitu saja.
Kegagalan ini dipicu oleh loyonya realisasi di sektor-sektor vital, antara lain:
Pajak Daerah: Melos dari target Rp1,9 triliun dan hanya terealisasi Rp1,8 triliun (tekor Rp68,7 miliar).Retribusi Daerah: Dari target Rp243 miliar, hanya mampu diraup Rp173 miilar (anjlok Rp70,1 miilar).
Sementara itu, Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sesuai target sebesar Rp9,4 miliar. Pos Lain-lain PAD yang Sah menjadi penyelamat dengan raihan Rp187,2 miliar, melebihi target awal yang hanya Rp159,6 miliar (surplus Rp27,5 miliar).
Transfer Pusat Juga Seret
Bukan hanya pendapatan internal yang bermasalah, aliran dana eksternal lewat pendapatan transfer juga tidak memenuhi ekspektasi. Dari target Rp1,9 triliun, realisasinya mandek di angka Rp1,8 triliun atau kurang Rp40 miliar.
Secara rinci, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditargetkan Rp1,6 triliun gagal total karena hanya terealisasi sebesar Rp1,5 triliun (defisit Rp47 miliar). Beruntung, Pendapatan Transfer Antar Daerah sedikit mengobati dengan realisasi Rp314,4 miliar dari target Rp307,2 miliar (surplus Rp7,1 miilar). Adapun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah melonjak tajam terealisasi Rp19,7 miliar dari target awal Rp10,5 miilar.
Kondisi keuangan yang timpang ini memicu desakan dari LSM LIRA agar Pemko Batam segera melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan atas kinerja dinas-dinas penghasil. Yusril menilai kegagalan mencapai target di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan lemahnya perencanaan fiskal serta loyonya eksekusi di lapangan.
