BATAM โ BBCNEWS.CO.ID | Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2025 kembali menuai kritik pedas. Pemerintah Kota (Pemko) Batam disorot tajam lantaran menggelontorkan dana hingga puluhan miliar rupiah hanya untuk urusan perut, sebuah angka yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat di tengah beban pajak yang kian mencekik.
Berdasarkan data yang dihimpun, total belanja makanan dan minuman Pemko Batam untuk tahun anggaran 2025 mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp41,7 miliar.
Gubernur LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kepulauan Riau (Kepri), Yusril Koto, mengecam keras realisasi anggaran tersebut. Ia menilai alokasi dana publik ini mencerminkan sikap tidak berempati dari para pejabat daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat selaku pembayar pajak.
“Sangat ironis, uang pajak yang dikeringat-payahkan oleh rakyat justru habis mengalir ke meja makan para pejabat. Nilai puluhan miliar ini murni pemborosan yang tidak menyentuh urgensi kebutuhan riil publik,” ujar Yusril dengan nada geram.
Yusril kemudian membedah rincian anggaran konsumsi Pemko Batam yang dinilai tidak masuk akal tersebut:
Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Menyedot dana paling besar, yakni mencapai Rp31,7 Miliar.Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan: Menguras anggaran hingga Rp14,2 Miliar.Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu: Dialokasikan sebesar Rp3,4 Miliar.Belanja Natura dan Pakan-Natura: Menghabiskan dana sebesar Rp2,3 Miliar.
Menurut Yusril, tingginya angka belanja rapat yang menyentuh angka Rp31,7 miliar menunjukkan pola kerja birokrasi yang tidak efisien. Publik dipaksa mendanai kemewahan di ruang-ruang diskusi ber-AC, sementara fasilitas dasar perkotaan masih memerlukan perhatian serius.
LSM LIRA Kepri pun mendesak pihak legislatif dan aparat pengawas internal untuk melakukan audit investigatif terhadap pos anggaran konsumsi ini. Yusril menegaskan bahwa anggaran daerah seharusnya difokuskan pada program yang produktif dan pro-rakyat, bukan justru dihabiskan untuk sekadar mengenyangkan perut para pemangku kebijakan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kota Batam belum memberikan tanggapan resmi terkait sorotan tajam dan tudingan pemborosan anggaran bernilai fantastis tersebut.
