BATAM โ BBCNEWS.CO.ID | Kontradiksi tajam tengah membayangi iklim investasi di Kota Batam. Di tengah klaim pertumbuhan nilai investasi yang dilaporkan terus meroket di atas kertas, realita di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Akses utama bagi para pelaku usaha untuk memperoleh lahan baru diketahui lumpuh total akibat kemacetan birokrasi digital.
Informasi yang diterima media ini pada Minggu (23/8/2026) mengungkapkan bahwa sistem Land Management System (LMS) Online milik BP Batam, khususnya untuk sektor ‘Pengalokasian Lahan Baru’, hingga kini masih membeku dengan status abadi: ‘Pemutakhiran Data’.
Berdasarkan bukti visual yang beredar, pembekuan sistem ini bukan perkara baru. Sistem tersebut dilaporkan telah mandek sejak awal tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026. Durasi pemeliharaan (maintenance) yang memakan waktu lebih dari 1,5 tahun ini memicu tanda tanya besar dari publik dan calon investor mengenai keseriusan BP Batam dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business).
Mandeknya pelayanan publik digital ini menyoroti empat poin kritis yang dinilai mencederai daya saing Batam:
Pemeliharaan Sistem yang Tidak Rasional: Status maintenance basis data yang menembus waktu lebih dari setahun dinilai tidak masuk akal untuk standar tata kelola digital modern dan dinilai merusak citra Batam sebagai kawasan modern.
Jurang Pemisah Antara Klaim dan Realita: Terdapat kontradiksi besar antara narasi kesuksesan capaian investasi yang digaungkan pemerintah dengan kenyataan pahit ditutupnya akses perolehan lahan bagi pemodal baru.
Hilangnya Kepastian Hukum: Ketidakpastian akses sewa dan beli lahan membuat komitmen investasi dari pelaku usaha lokal maupun asing terkatung-katung tanpa kejelasan waktu.Ancaman Capital Flight (Pelarian Modal): Lambatnya pembenahan birokrasi digital ini berisiko tinggi membuat investor frustrasi. Akibatnya, mereka berpotensi mengalihkan modalnya ke wilayah atau negara pesaing di Asia Tenggara yang memiliki infrastruktur lebih siap.
Hingga berita ini diturunkan, publik dan komunitas bisnis mendesak BP Batam untuk segera memberikan transparansi dan solusi konkret. Publik menegaskan, Batam tidak boleh terus berlindung di balik status pemeliharaan sistem yang justru mematikan urat nadi perekonomian daerah.
